Banjarmasin.
Kuatnya Dugaan adanya Mafia Pertambangan makin mencuat seiiring dengan akan digelarnya Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan selatan.
Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana saat menjadi pembicara pada seminar tentang "Perlindungan Hukum Investasi" di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) di Banjarmasin, mengingatkan warga Kalimantan selatan untuk berhati-hati dalam menggunakan hak Pilihnya ketika Pemilihan Kepala daerah yang akan digelar serempak pada Juni mendatang. (Minggu,18/4/2010).Menurutnya,Jangan sampai Masyarakat memilih calon Kepala Daerah yang biaya Politiknya diambil dari hasil tukar guling atau barter dengan ijin Pertambangan.
Kemudian Denny menambahkan, banyaknya izin KP yang diterbitkan oleh kepala daerah mengindikasikan adanya makelar kasus pertambangan di Kalimantan Selatan.Dan pernyataan Denny tersebut tentu menuai Pro dan kontra.Ryadie Safitri, dari LSM, Lembaga pengawas Korupsi & Pemantau Pengak Hukum Indonesia(LP2HI) serta dengan Badan Inteligen Anti Korupsi Biak,siap melaporkan berbagai temuan dan laporan warga Kalimantan Selatan sehubungan adanya sinyalemen dan indikasi adanya Mafia Pertambangan kepada Tim Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
Lebih jauh lagi Ryadie mengatakan, Ia sudah bekerjasama dengan KPK dan kini ia ingin terus berupaya "mengalang" kerjasama dengan semua pihak,termasuk dengan Tim Satgas untuk "Mengganyang"Koruptor dinegeri ini.Baginya Pernyataan Denny Indrayana bukanlah sebuah pepesan kosong, tapi sesuatu yang memberikan masukan dan mengolahnya menjadi "On Target" yang harus ia awasi.Hal itu menurutnya makin menumbuhkan semangat dalam membongkar kasus-kasus korupsi atau mafia pertambangan yang merugikan bangsa dan negara tercinta(SM).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar